BAB
4
Struktur
Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
1. Struktur Produksi
Struktur
produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara
beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang
biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional
dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi
nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari
sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3
sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan
dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian
cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi
sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi
karena :
a)
Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya
yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi
lebih banyak barang-barang industry
b)
Perubahan teknologi yang terus-menerus
c)
Semakin meningkatnya keuntungan
komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
2. Pendapatan Nasional
Pendapatan
nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga
keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam
satu periode,biasanya selama satu tahun. Konsep pendapatan nasional pertama
kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang
berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665.
Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional
merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat
tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut
pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam
perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur
kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product,
GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh
negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.
Berikut adalah beberapa
konsep pendapatan nasional :
a) Produk
Domestik Bruto (GDP)
Produk
domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang
dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu
negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga
hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah
yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. Pendapatan nasional
merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu Negara
b)
Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk
Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa
barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama
satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga
negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi
perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
c)
Produk Nasional Neto (NNP)
Produk
Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau
penyusutan barang modal (sering pula
disebut replacement).Replacement penggantian barang modal/penyusutan
bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat
taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan
meskipun relatif kecil.
d) Pendapatan
Nasional Neto (NNI)
Pendapatan
Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut
jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai
pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak
langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang
bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan,
pajak hadiah, dll.
e)
Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan
perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh
setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa
melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran
transfer (transfer payment). Transfer payment adalah
penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini,
melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh
pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas
pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan
perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang
dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah
laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu
misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang
dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk
dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
f)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan
yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk
dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi
tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini
diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung.
Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan
kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak,
contohnya pajak pendapatan.
Selain
bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang
dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan
pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk
mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan
nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian,
atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan
pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk
negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan
negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di
sektor jasa, dan sebagainya.
Disamping
itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya
kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya
sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya.
Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari
waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan
sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.
1) Faktor
yang memengaruhi Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan
agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap
barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah
suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh
sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat
menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang
ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.
2)
Konsumsi merupakan salah satu faktor
yang memengaruhi pendapatan nasional
Jika
terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut
akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran
dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada
permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output
nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat
pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan
harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan
menambah pengangguran.
3)
Konsumsi dan tabungan
Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang
dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu
tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak
dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat
erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal
dengan psychological consumption yang membahas
tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.
4) Investasi
Pengeluaran untuk
investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.
5) Distribusi
Pendapatan
Distribusi
pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan
karenacakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis
kemiskinan.Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat
distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya
membuat ukuran distribusi pendapatandipertimbangkan lemah dalam menggambarkan
tingkat kesejahteraan.Masalah utama dalam distribusi pendapatan sebuah daerah
adalah ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam daerah
tersebut, oleh karenanya sering juga disebut tingkat ketidakmerataan atau
kesenjangan (inequality).
Ketidakmerataan distribusi
pendapatan tersebut diakibatkan banyak hal terutama:
1)
Perbedaan dalam hal kepemilikan
faktor-faktor produksi terutama stok modal (capital stock) antar kelompok
masyarakat. Teori Neo-Klasik menjelaskan bahwa ketidakmerataan distribusi
pendapatan yang diakibatkan oleh kepemilikan faktor capital stock ini
secara otomatis dapat diperbaiki oleh upaya pelimpahan dari pendapatan
pemilik modal yang berlebih kepada pihak yang kekurangan. Bilamekanisme
otomatis tidak dapat berjalan maka teori Keynesian mengandalkan peranan
pemerintah dalam melakukan subsidi pada pihak yang kekurangan dantentunya
mutlak diperlukan pula kebijakan pemerintah dalam upaya redistribusi pendapata.
2)
Ketidaksempurnaan Mekanisme Pasar Market
Failure) yang menyebabkan tidak terjadinya mekanisme persaingan sempurna.
Tidak berjalannya mekanisme persaingan ini karena: perbedaan kepemilikan
faktor produksi (sebagaimanatelah dijelaskan);
a. Timpangnya akses
informasi;
b. Intervensi pemerintah;serta keterkaitan antara pelaku ekonomi dengan pihak
pemerintah yangkemudian mendistorsi pasar (biasanya kebijakan pemerintah dalam
satu kebijakantentang perlindungan industri tertentu misalnya).
3. Distribusi Pendapatan Nasional dan
Kemiskinan
a. Distribusi
Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia
Masalah
besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan)
distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi
pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari
munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut
akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan
konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang
berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini.
Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan
angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang
dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar
angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.
Negara
maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang
relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak
terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian,
masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah
menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai
upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa
bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk
memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di
negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional
seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya
berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan
bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur
sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan
pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan
faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak
(kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan
memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik,
perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu
melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan
kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses
otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan
yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan
subsidi.
Penetapan
pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang
pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang
pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak
yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi
pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan
untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah
terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya
ketimpangan.
Tingginya
Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya
terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat
tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya.
Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya
disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar
pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong
dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.
b. Analisis
Distribusi Pendapatan
1) Distribusi
Ukuran (personal distribution of income)
Distribusi
pendapatan perseorangan (personal distribution of income) atau distribusi
ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang
paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung
menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah
tangga.
Yang
diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang,
tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba
usaha, utang, hadiah ataupun warisan, Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota)
maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian,
industri, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan.
2.) Kurva
Lorenz
Sumbu
horisontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase
kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi atau kelompok
terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20 persen dari
jumlah total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok bawah,
demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi 100
persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk.
Sumbu
vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh
masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu
tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal
dan horisontal) sama panjangnya.
Setiap
titik yang terdapat pada garis diagonal melambangkan persentase jumlah
penerimanya (persentase penduduk yang menerima pendapatan itu terdapat total
penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal
melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen
dari jumlah penduduk.
Titik
yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen
pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk.
Garis
diagonal merupakan garis "pemerataan sempurna" (perfect equality)
dalam distribusi ukuran pendapatan.
3.) Koefisien
Gini dan Ukuran Ketimpangan
Pengukuran
tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat
sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang
terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh
bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
4.) Koefisien
Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat
Pengukuran
tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat
sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang
terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh
bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
Koefisien
Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/
kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol
(pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
Angka
ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan pendapatan di kalangan
penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70, Untuk negara-negara
yang distribusi pendapatannya dikenal relatif paling baik (paling merata),
berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
c. Pertumbuhan
dan Pemerataan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia Selama Ini
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar